PilGub Jatim Dihantui Golput

PILGUB JATIM DIHANTUI GOLPUT

Setelah penetapan nomor urut pasangan cagub – cawagub Jawa Timur 16 Juni lalu, para pasangan kandidat pun beramai-ramai memaknai nomor masing-masing dengan makna yang bervariasi menurut perspektif mereka. Kesemuanya tampak optimis akan memenangkan pertarungan politik yang bakal digelar 23 Juli mendatang. Kemudian, Beberapa hari yang lalu tepatnya pada tanggal 6 Juli para kandidat gubernur Jatim mulai berorasi. Ini adalah hari pertama kampanye cagub Jatim. Baik pasangan Ka-Ji, SR, SaLam, AchSan, maupun KarSa mulai membentangkan benderanya. Kampanye dilakukan dalam berbagai bentuk mulai dari jalan santai hingga mendatangkan artis-artis ibukota.

Hari selanjutnya, 7 Juli, para cagub Jatim menyampaikan visi misi di gedung DPRD Jatim. Mereka menyampaikan visi misi serupa yakni mengenai kemiskinan dan pengangguran di Jawa Timur. Tidak ada yang mengangkat masalah lumpur Lapindo yang justru merupakan masalah utama di Jatim.

Meskipun kampanye besar-besaran telah dilakukan namun entah mengapa adanya golput masih saja membayangi pilgub Jatim. Hal ini diantaranya dipicu oleh keberadaan masyarakat Jatim yang masih awam dan hidup dalam lingkungan terpencil. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi mengenai prosedur pencoblosan 23 Juli nanti secara merata.

Kegelisahan para cagub – cawagub dan tim KPUD akan meningkatnya angka golput semakin diperparah oleh banyaknya jumlah penduduk musiman di berbagai daerah di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Ketua KPUD Surabaya, Edward Dewaruci, mengatakan bahwasanya 15 ribu penduduk musiman di Surabaya tidak tercatat sebagai pemilih di Kecamatan. Mereka ini jelas-jelas terancam golput. Apalagi KPUD Jatim mengeluarkan peraturan, penduduk musiman boleh memilih di Surabaya setelah mendapat surat keterangan dari daerah asalnya. Hal ini tentunya menyulitkan mereka apalagi mereka yang berasal dari daerah yang cukup jauh, dari luar Jawa misalnya. Seharusnya mereka diperbolehkan memilih cukup dengan menunjukkan KTP Jatim. PP 6/2005 dalam salah satu pasalnya membolehkan penduduk musiman hanya berbekal KTP Jatim untuk mencoblos.

Sudah saatnya para cagub – cawagub dan tim KPUD menemukan solusi atas permasalahan tersebut mengingat permasalahan golput adalah permasalahan yang pelik dalam setiap pesta demokrasi di negeri ini. Harapan selanjutnya, pilgub Jatim bisa benar-benar menjadi tempat penyaluran aspirasi rakyat. Apa gunanya demokrasi kalau ternyata hanya segelintir orang yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat Jatim ikut berpartisispasi dalam upaya mensukseskan pesta demokrasi yang menetukan nasib Jawa Timur ke depan ini. Bagaimanapun juga, sukses tidaknya pilgub Jatim 23 Juli mendatang adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Iklan