Pendahuluan Ushul Fiqih

A. Resume Pendahuluan dari Buku “Membangun Metodologi Ushul Fiqh: Telaah Konsep Al-Nadb & Al-Karahah dalam Istimbath Hukum Islam”
Penulis: Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA.
I. DEFINISI HUKUM SYAR’IE DAN PEMBAGIANNYA
Arti al-Hukm Secara Bahasa
 al-hukm berarti al-hikmah (bijaksana)
 al-hukm berarti al-‘ilm dan al-fiqh, yakni pengetahuan dan pemahaman
 al-hukm berarti al-man’u (mencegah), mencegah dari kelaliman
 al-hukm berarti al-qadlau bi al-‘adl (putusan secara adil), bentuk pluralnya adalah ahkam.
Makna Epistemologi al-Syar’u
Secara epistemologis, lafadz al-syar’u dan al-syariatu mempunyai arti yang sama, yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi para hamba-Nya yang berbentuk ketetapan-ketetapan serta aturan-aturan.
Al-Hukm al-Syar’ie
Menurut Ulama ushul fiqh, terminologi al-hukm al-syar’ie adalah khitab Allah yang berhubungan dengan tingkah laku para mukallaf (almuta’allaqu bi af’ali al-mukallifin) mengenai suatu permintaan (al-iqtidha), atau pilihan (al-takhyir) atau al-wadh’u.
Penjabaran definisi
Al-Khithab digunakan untuk perkataan yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman, baik pemahaman melalui aksi (amal) atau tidak
Almuta’allaqu bi af’ali al-mukallifin berarti terikat dengan tingkah laku mukallaf dengan format menerangkan sifat af’al karena diminta untuk dilaksanakan seperti shalat, puasa, dan haji dan yang lainnya atau diminta untuk ditinggalkan seperti zina, membunuh atau karena dibolehkan seperti makan dan minum.
Al-iqtidla’ berarti permintaan untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, secara pasti dan merupakan suatu keharusan. Maka al-iqtidla ini memuat empat macam yaitu al-ijab dan an-nadb yaitu jika permintaan untuk mengerjakan sesuatu tersebut secara pasti atau tidak, serta al-Tahrim dan al-karahah jika permintaan untuk meninggalkan sesuatu tersebut secara pasti atau tidak.
At-takhyir adalah penyamaran antara pelaksanaan sesuatu atau meninggalkan tanpa ada prioritas pada salah satu di antara keduanya.
Al-Wadl’u berarti ketetapan pembuat hukum, bahwa sesuatu akan menjadi sebab terjadinya sesuatu yang lain, atau menjadi syarat dalam sesuatu yang lain, atau menjadi pencegah pelaksanaan sesuatu yang lain.
II. PEMBAGIAN HUKUM SYAR”IE
Ada tiga macam hukum syar’i: iqtidzaiy, takhyiry, dan wadz’iy. Banyak juga ahli ushul fiqh yang memasukkan hukum al-takhyiry dalam al-hukm al-iqtidzaiy, menjadikan sebagai satu term yang disebut dengan al-hukm al-taklify. Menurut kelompok ini hukum syara’ terbagi menjadi dua: taklify dan wadl’iy.
Al-hukm al-taklify adalah yang melazimkan permintaan untuk mengerjakan, meninggalkan atau memilih antara mengerjakan dan meninggalkannya. Hukum taklify ini terbagi menjadi lima bagian:
 al-ijab, permintaan untuk mengerjakan sesuatu, secara pasti dan mengikat (al-ilzam dan al-tahtim)
 al-tahrim, permintaan untuk meninggalkan suatu pekerjaan secara pasti dan mengikat (al-ilzam dan al-tahtim)
 al-nadb, permintaan untuk mengerjakan sesuatu secara tidak pasti dan tidak mengikat
 al-karahah, permintaan untuk meninggalkan sesuatu secara tidak pasti dan tidak mengikat
 al-ibahah, permintaan untuk memilih di antara mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya.
Al-hukm al-wadl’i adalah khitab yang menerangkan bahwa sesuatu perkara berkaitan erat dengan perkara yang lain, baik menjadi sebab terjadinya sesuatu atau menjadi syarat di dalam perkara lain, atau menjadi pencegah dari perkara yang lain. Sejatinya hukum itu ada jika terdapat sebab yang mengadakannya atau jika terdapat syarat-syarat di dalamnya, dan hukum itu menjadi tidak ada jika terdapat pencegah terjadinya hukum itu atau tidak adanya sebab dan syarat.
Perbedaan hakikat antara hukum wadl’i dan hukum taklifi adalah bahwasanya hukum dalam khitab wadl’i merupakan ketentuan syara’ dalam mensifati hukum tersebut sebagai sebab, atau syarat atau pencegah, sedangkan khitab taklif untuk meminta dikerjakannya apa yang telah ditetapkan melalui sebab, syarat, ataupun pencegah.
Sedangkan perbedaan dari sisi hukumnya adalah bahwa khitab taklif ini mensyaratkan pemahaman mukallaf dan kemampuannya untuk menunaikan suatu perintah, dan juga bahwa dalam khitab taklif ini mukallaf akan dibalas sesuai dengan apa yang ia laksanakan, seperti shalat, puasa dan haji, sedangkan khitab wadl’i tidak disyaratkan apa-apa darinya kecuali beberapa hal, yaitu:
 Sebab-sebab yang merupakan sebab dikenakannya hukuman (‘uqubat) yaitu jinayah seperti pembunuhan yang menyebabkan qishash.
 Perpindahan harta, seperti jual beli, hibah, wasiat, dan yang lainnya.

B. Resume Pendahuluan dari Buku “Ushul Fiqh Jilid I”
Penulis: H. Amir Syarifuddin
I. PENGERTIAN SYARI’AH, FIQH DAN HUKUM ISLAM
Menurut para ahli, definisi Syari’ah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Sedangkan Fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Adapun Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
II. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FIQH
Fiqh pada Masa Nabi saw. (masa pembinaan Fiqh)
Telah dijelaskan bahwa pengertian fiqih adalah hasil penalaran seseorang yang berkualitas mujtahid atas hukum Allah atau hukum-hukum amaliah yang dihasilkan dari dalil-dalilnya melalui penalaran atau ijtihad. Apabila penjelasan dari Nabi yang berbentuk Sunnah itu merupakan hasil penalaran atas ayat-ayat hukum, maka apa yang dikemukakan Nabi itu dapat disebut fiqh atau lebih tepat disebut “Fiqh Sunnah”.
Sebenarnya masih ada perbedaan pendapat para Ulama mengenai kebolehan atau kemungkinan Nabi berijtihad. Dalam kenyataan, memang beliau pernah berijtihad untuk memahami dan menjalankan wahyu Allah dalam hal-hal yang memerlukan penjelasan dari Nabi yang sebagiannya dibimbing wahyu. Dalam hal-hal yang tidak mendapat koreksi dari Allah, maka hal itu muncul sebagai Sunnah Nabi yang wajib ditaati. Dengan demikian, sebagian Sunnah Nabi adalah berdasarkan pada ijtihadnya.
Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa fiqh sudah mulai ada semenjak Nabi masih hidup dengan pola yang sederhana sesuai dengan kesederhanaan kondisi masyarakat Arab yang menjalankan fiqih pada waktu itu.
Fiqh pada Masa Sahabat (masa pengembangan Fiqh)
Ada tiga hal pokok yang berkembang waktu itu sehubungan dengan hukum,
 Banyak muncul kejadian baru yang membutuhkan jawaban hukum yang secara lahiriah tidak dapat ditemukan jawabannya dalam al-Qur’an maupun Sunnah Nabi. Untuk itu, para sahabat mencoba mencari jawabannya dengan pamahaman lafadz (mafhum) dan pemahaman alasan atau ‘illat suatu kasus baru yang dihubungkan kepada dalil nash yang memiliki ‘illat yang sama dengan kasus tersebut (qiyas).
 Timbul masalah-masalah yang secara lahir telah diatur ketentuan hukumnya dalam al-Qur’an maupun Sunnah Nabi, namun ketentuan itu dalam keadaan tertentu sulit untuk diterapkan dan menghendaki pemahaman baru agar relevan dengan perkembangan dan persoalan yang dihadapi.
 Dalam al-Qur’an ditemukan penjelasan terhadap suatu kejadian secara jelas dan terpisah. Bila hal tersebut berlaku dalam kejadian tertentu, para sahabat menemukan kesulitan dalam menerapkan dalil-dalil yang ada.
Dapat disimpulkan bahwa pada masa sahabat sumber yang digunakan dalam mermuskan fiqh adalah al-Qur’an, Sunnah, dan ijtihad yang terbatas pada qiyas dan ijma’ sahabat.
Fiqh pada Masa Imam Mujtahid
Terdapat dua kecenderungan dalam kadar penerimaan Sunnah dan ijtihad:
 Dalam menetapkan hasil ijtihad lebih banyak menggunakan hadits Nabi dibandingkan dengan menggunakan ijtihad. Kelompok ini biasa disebut “Ahlal Hadits” diantaranya adalah kelompok Madzhab Malikiyah. Kelompok ini banyak tinggal di wilayah Hijaz, khususnya Madinah.
 Dalam menetapkan hukum fiqh lebih banyak menggunakan sumber ra’yu atau ijtihad dari pada hadits. Kelompok ini disebut “Ahl al-Ra’yu” diantaranya adalah kelompok Madzhab Hanafiyah. Kelompok ini banyak terdapat di wilayah Irak, khususnya Kufah dan Basrah.
 Dalam menetapkan hukum fiqh seimbang dalam menggunakan hadits dan ijtihad. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Madzhab Syafi’iyah, Madzhab Hanabilah
 Dalam pemahaman ayat-ayat al-Qur’an lebih banyak berpedoman kepada zhahir lafadz dan menghindarkan diri dari membawa pemahamannya ke luar (di balik) lahir lafadz. Kelompok ini disebut Madzhab Zhahiriyah
Periode ini ditandai oleh beberapa kegiatan ijtihad yang menghasilkan fiqh dalam bentuknya yang mengagumkan. Pertama, menyusun kaidah Ushul Fiqh. Kedua, penetapan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam fiqh. Ketiga, menyusun kitab fiqh secara sistematis.
Fiqh dalam Periode Taklid
Kegiatan ijtihad pada masa ini terbatas pada usaha pengembangan, pensyarahan dan perincian kitab fiqh dari imam mujtahid yang ada (terdahulu), dan tidak muncul lagi pendapat atau pemikiran baru.
III. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP USHUL FIQH
Ushul Fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara’ dari dalilnya yang terperinci. Adapun pokok pembahasan Ushul Fiqh adalah:
a. dalil-dalil atau sumber hukum syara’;
b. hukum-hukum syara’ yang terkandung dalam dalil itu;
c. kaidah-kaidah tentang usaha dan cara mengeluarkan hukum syara’ dari dalil atau sumber yang mengandungnya.

C. Resume Pendahuluan dari Buku “Ilmu Ushul Fikih”
Penulis: Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf
Definisi
Ilmu Fikih menurut syarak adalah pengetahuan tentang hukum syariah yang sebangsa perbuatan yang diambil dari dalilnya secara detail. Sedangkan ilmu Ushul Fikih menurut istilah syara’ adalah pengetahuan tentang kaidah dan pembahasannya yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci.
Obyek Fikih dan Ushul Fikih
Obyek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf ditinjau dari ketetapannya terhadap hukum syara’. Sedangkan obyek pembahasan ilmu Ushul Fikih adalah dalil syara’ yang bersifat umum ditinjau dari ketetapannya terhadap hukum syara’ yang umum pula.
Tujuan Fikih dan Ushul Fikih
Tujuan ilmu Fikih adalah menerapkan hukum syara’ pada semua perbuatan dan ucapan manusia. Sedangkan tujuan ilmu Ushul Fikih adalah menerapkan kaidah dan pembahasannya pada dalil-dalil yang detail untuk diambil hukum syara’nya.
Pertumbuhan dan Perkembangan Fikih dan Ushul Fikih
Hukum Fikih pada periode pertama terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya. Kemudian pada periode kedua terdiri dari al-Qur’an, al-Sunnah, dan ijtihad sahabat. Adapun periode ketiga hukum fikih terdiri dari al-Qur’an, al-Sunnah, Ijtihad sahabat dan ijtihad imam-imam mujtahid. Pada abad ini dimulailah pembukuan hukum-hukum syara’ seiring pembukuan hadis. Kitab yang pertama kali disusun dan sampai kepada kita adalah kitab al Muwaththa’ susunan Imam Malik bin Anas.
Ushul Fikih mulai tumbuh pada abad ke dua Hijriyah. Orang yang pertama kali menghimpun kaidah yang tersebar ke dalam satu kitab tersendiri adalah Imam Abu Yusuf, penganut faham Abu Hanifah. Sedangkan orang yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah ilmu ushul fikih disertai pembahasannya secara sistematis yang didukung dengan metode penelitian adalah Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i.

Iklan